Korban Kebakaran Depo Pertamina Plumpang Ternyata Diberi HGB Lewat PTSL Jelang Pemilu 2019

Baca Juga

Persoalan kepemilikan lahan mengemuka setelah peristiwa kebakaran depo Pertamina Plumpang pada Jumat, 3 Maret 2023 pekan lalu.

Banyak pihak yang mempertanyakan keabsahan lahan tempat warga korban kebakaran yang tinggal di dekat terminal BBM tersebut. Mereka disebut menempati lahan di sana secara ilegal. 

Namun, pernyataan para korban kebakaran depo Plumpang menunjukkan fakta yang berbeda.

Salah satu keluarga yang tinggal di dekat depo BBM yang turut menjadi korban kebakaran, Acep Hidayat mengaku Hak Guna Bangunan (HGB) tempat tinggal Almarhumah Sumiati berakhir 2039. 

Masa HGB tersebut selama 20 tahun di hitung sejak mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada 2019.

"Waktu itu mau pemilu PTSL-nya, diberi HGB 20 tahun, kalau tidak salah sampai 2039," kata Acep, 53 tahun seperti dikutip dari Antara, Rabu, 8 Maret 2023.

Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.

Almarhumah Sumiati alias Neneng saat ditelusuri wartawan di Jakarta Utara pada Rabu, terdaftar dalam daftar peserta PTSL 2018-2019 Koja Si Pandu Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara dengan nomor sertifikat HGB 126817/2018.

Kepemilikan HGB atas nama Sumiati tersebut membuat Acep kukuh mengatakan bahwa korban kebakaran depo Pertamina Plumpang bukanlah "pendatang gelap" Ibu Kota.

"Kami taat aturan, kami bukan 'pendatang gelap'," kata Acep. 

Empat dari korban kebakaran yang meninggal dunia dan identitasnya sudah teridentifikasi merupakan keluarga Acep Hidayat, yakni Sumiati alias Nenang, 71 tahun (mertua), Trish Rhea A, 12 tahun (anak yg nomor tiga), Raffasya Zajid Attallah, 4 tahun (keponakan) dan M Suheri Irawan, 32 tahun (adik ipar).

Acep masih memiliki anggota keluarga lainnya yang masih dirawat di Rumah Sakit YARSI Cempaka Putih, Jakarta Pusat, atas nama Ridho Romadhona.

PDIP dan PSI salahkan Anies Baswedan di kebakaran depo Pertamina

Dua partai PDIP dan PSI menyalahkan Anies Baswedan dalam kasus kebakaran Depo Pertamina Plumpang. 

Anies dinilai melegalkan para pemukim yang menempati lahan secara ilegal di dekat depo Pertamina tersebut.   

Menurut politikus PDI Perjuangan, yang juga anggota DPRD DKI, Gilbert Simanjuntak, mantan Gubernur DKI Jakarta itu harus ikut bertanggung jawab dalam kebakaran depo Pertamina yang menewaskan setidaknya, menurut data BPBD DKI, sebanyak 17 orang meninggal.

"Anies sepatutnya ikut bertanggung jawab dalam musibah kebakaran Plumpang," demikian Gilbert menulis judul keterangan tertulis yang ia kirim ke media, pada Sabtu, 4 Maret 2024. Kurang dari 24 jam sejak terjadi ledakan di Depo Pertamina Plumpang.

Ia mengatakan sejak awal sudah diketahui bahwa lahan di dekat Depo Pertamina Plumpang tidak boleh ditempati penduduk dengan jarak tertentu.

"Lahan tersebut adalah milik PT Pertamina yang ditempati warga, akan tetapi oleh Anies sewaktu menjabat Gubernur diberi Ijin Mendirikan Bangunan, yang jelas bertentangan dengan peraturan," katanya.

PDIP tuding Anies Baswedan langgar aturan demi menang Pilkada

Menurut Gilbert, dengan adanya kejadian kebakaran Depo Pertamina yang menimbulkan korban meninggal di kalangan masyarakat, sudah sepatutnya warga direlokasi agar terhindar dari musibah yang kemungkina  berulang di kemudian hari.

Gilbert Simanjuntak menjelaskan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB yang dikeluarkan Anies Baswedan sewaktu menjabat  membuat persoalan bertambah rumit. 

Ia menuding Anies lebih mementingkan kepentingan jangka pendek agar terpilih menjadi Gubernur DKI. 

"Kesalahan ini tidak sepatutnya berulang," katanya.

Hal yang sama diungkap politikus PSI yang juga Sekretaris Fraksi DPRD DKI Jakarta William A. Sarana. 

Ia mengkritik Anies Baswedan yang mengeluarkan IMB di Tanah Merah, yang merupakan lokasi kebakaran Depo Pertamina. 

“Harusnya Pak Anies mengajak warga untuk pindah ke lokasi yang aman, ini malah dikasih IMB. Ini pembelajaran penting, pemimpin harus punya ketegasan, jangan cuma mau ambil kebijakan yang enak didengar tapi bisa mencelakakan masyarakat.”

PSI puji Ahok yang mau merelokasi warga dari dekat depo Pertamina

Pada saat yang sama, William mengapresiasi langkah Gubernur sebelum Anies, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang pernah mengajak warga untuk pindah karena permukiman yang mereka tinggali sangat berbahaya, karena dekat dengan Depo Pertamina. 

“Pak BTP dulu pernah mengajak warga untuk pindah karena memang tidak aman jika ada pemukiman dekat Depo Pertamina. Ketegasan Pak BTP harus ditiru oleh pemimpin politik, walaupun terkadang tidak nyaman, tapi kebijakan penting diambil untuk keselamatan masyarakat sendiri.”

Sumber; tempo

Foto: Mobil milik warga yang hangus terbakar dampak kebakaran depo Pertamina Plumpang di Jalan Koramil, Rawa Badak, Jakarta, Sabtu, 4 Maret 2023. Peristiwa kebakaran tersebut merenggut belasan nyawa dan puluhan lainnya alami luka bakar. TEMPO / Hilman Fathurrahman W