Rakor Gugus Tugas Kabupaten layak Anak, Wujudkan Komitmen Kabupaten Pemalang Layak Anak.

Baca Juga

Komando Bhayangkara, Pemalang - Dalam upaya mewujudkan Kabupaten Pemalang Layak Anak, Gugus Tugas Kabupaten telah mengadakan rapat koordinasi yang melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Pemalang. Gugus Tugas ini mendapatkan dukungan dari Pemerintah untuk memastikan keberlangsungan program-program yang berkaitan dengan anak-anak. Rabu (21/02/2024)

Dalam acara tersebut sebagai pemateri Sekda Heriyanto, S.Pd, M.Si dan Dr. Drs. Moh. Sidik, M.Si  untuk memberikan arahan dan panduan dalam mengelola anak-anak sebagai generasi muda bangsa. Acara ini diadakan di Grand Wijaya Hotel Pemalang (Red Ruby Meeting Room) dan dihadiri oleh Kapolres Pemalang, Kajari Pemalang, Ketua Pengadilan Negeri Pemalang, Ketua Pengadilan Agama Pemalang, Kepala Kantor Kemenag, Kepala Bapas Pekalongan, Kepala Cabdin Wil XII Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kabag/Kapel se Kabupaten Pemalang, Camat Taman dan Pemalang, Kades Ujunggede dan Surajaya, Ketua Forum/LSM  yang terkait dengan anak dan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Kabupaten Pemalang.

Dengan adanya Gugus Tugas ini pelayanan terhadap anak akan lebih baik, Stakeholder internal dan eksternal terlibat semua, apa yang disampaikan oleh Ketua Sekretariat Kabupaten Layak Anak (KLA) Pemalang Triyatno Yuliharso,S.IP, M.P.

" Indikatornya secara garis besar, ada 5 Cluster besar itu adalah melibatkan seluruh OPD  dan indikator dipertanyakan di masing-masing sesuai tugas pokoknya untuk mencapai sebuah Kabupaten yang layak anak dari segi sarana prasarana daerah sarana prasarana kantor, sekolah dan sebagainya sehingga itu menjadi hal yang penting dan tentunya tidak hanya tugas kami hanya mengkoordinasikan ke Pak Sekda selaku ketua gugus tugas, akan mengawal menjadi sebuah kebijakan anggaran di  masing-masing OPD untuk bisa menjadi Kabupaten Layak Anak " kata Triyatno Yuliharso,S.IP, M.P.

" Pada tahun 2023 indikator yang muncul dari variabel adalah 5 besar yang menjadi penyumbang utama supaya nanti bisa menjadikan "KLA Utama" di tahun depan.

"Indikatornya adalah OPD yang punya urusan wajib pelayanan dasar, dimulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan kemudian termasuk Dinsos KBPP dan Disdukcapil" ujar Triyatno Yuliharso. 

Kemudian berikutnya yang berkaitan dengan perlindungan khusus, yang melibatkan instansi vertikal mulai dari Polres dan juga Pengadilan Agama (rekomendasi yang terkait dengan pengendalian pernikahan dibawah umur dan seterusnya).

Masukan bisa disampaikan ke organisasi sosial ke teman-teman media di mana  yang mereka rasakan misalnya lingkungan sekolah yang belum ramah anak, tentunya pengambil kebijakan Pak Bupati, Pak Sekda selaku ketua tim anggaran sehingga ke depan kebijakan di dalam penganggaran tentunya sudah harus hadir responsif usulan tadi di masyarakat yang belum layak " imbuhnya.

Dengan adanya sinergi antara OPD dan lembaga internasional, diharapkan Kabupaten Pemalang dapat menjadi contoh dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan sehat bagi anak-anak. Selain itu, dengan dukungan dana dari lembaga internasional, program-program yang berkelanjutan dapat terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Kabupaten Pemalang.

(BondanMKB)