Kontroversi Video Viral Mobil Bergambar Paslon Bupati Pemalang

Baca Juga

Komando Bhayangkara, Pemalang - Sebuah video yang diunggah di TikTok dan Facebook  menjadi sorotan publik setelah menunjukkan sebuah mobil bertuliskan dukungan pada calon Bupati Pemalang, Mansur Bobby, yang dikenal dengan sebutan Mas Boy. Video tersebut memperlihatkan mobil tersebut berada di area Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang, yang dibawa oleh salah satu petugas keamanan dari outsourcing.

Sabtu(05/10/2024).

Kontroversi langsung muncul menyusul beredarnya video tersebut, yang mendapatkan reaksi beragam dari masyarakat. Beberapa menganggap ini sebagai pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), sementara yang lain beranggapan bahwa ini hanyalah kebetulan belaka. Tudingan bahwa mobil tersebut digunakan untuk kampanye oleh tim keamanan menjadi viral, dengan spekulasi bahwa kompetitor paslon lain mungkin mendramatisir dalam penyebaran video ini, baik secara sengaja maupun tidak.

Media pun tidak tinggal diam. Tim klarifikasi segera menghubungi Dy, pengemudi mobil, untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Menurut Dy, kedatangannya ke Dinas Pertanian tidak ada kaitannya dengan kegiatan kampanye. "Saya hanya mampir untuk menemui teman, dan tidak mengira hal ini bisa menjadi viral," ujarnya. 

Dy kembali menegaskan, bahwa kedatangannya ke kantor tersebut berniat sekedar mampir mau ketemu salah satu teman, tapi yang bersangkutan tidak ada.

"Saya tidak ada kepentingan politik atau urusan terkait Pilkada, saya cuma nanya temen saya dan teryata tidak ada dan langsung saya pulang," ungkap DY. 

"Saya pun sama sekali tidak menyadari kalau ternyata mobil yang saya bawa tersebut ada yang ambil gambar (memfoto dan memvidio) diam - diam dan goreng jadi viral di media sosial atau di tik tok yang terkesan ada dugaan ASN tidak netral. Jelas saya sangat menyayangkan pihak yang menggiring ke arah bahwa ASN tidak netral," pungkasnya.

Situasi ini meresahkan, karena banyak pihak merasa perlu untuk menyikapi isu netralitas ASN dalam konteks pemilihan kepala daerah.

Kasus ini menjadi pelajaran penting tentang bagaimana media sosial dapat memengaruhi opini publik dan dampak yang ditimbulkan oleh konten yang tidak lengkap.

(bondanMKB)