Aksi dan Deklarasi Gerakan Rakyat Anti Oligarki 8 Januari 2025 di Pakuhaji, Tangerang, Banten

Baca Juga

Komando Bhayangkara, Banten - Sejumlah aktivis dari berbagai elemen masyarakat termasuk sejumlah purnawirawan TNI dan Polri menyatakan sikap perlawanan mereka terhadap pelaksanaan proyek perusahaan swasta yang dijadikan Proyek Strategis Nasional (PSN) hingga sangat terkesan keberpihakan pemerintah semasa Presiden Joko Widodo yang merugikan rakyat.

Kejahatan yang terstruktur, sistematis dan masif itu menunjuk sejumlah proyek yang mengatasnamakan pemerintah ini, sehingga mereka bersama massa aksi dan warga masyarakat di sekitar Proyek Pik - 2 yang kini menerabas wilayah Banten dari wilayah Jakarta Utara sepanjang pantai ini, akan melakukan aksi besar-besaran secara  bersama sejumlah LSM, kelompok serta organisasi massa lain pada hari Rabu, 8 Januari 2925 mulai pukul 09.00 sampai selesai di Desa Kohod, Pakuhaji, Tangerang, Banten yang dikoordinasikan oleh Gerakan Rakyat Anti Oligarki (GRAO) sekaligus menandai deklarasi organisasi GRAO yang dimaksud untuk kedaulatan rakyat ini.

Menurut Marwan Batubara, rezim Jokowi bersama konglomerat hitam, seperti Aguan, Anthony Salim dan Tommy Winata merupakan pelaku kejahatan terstruktur, sistematis dan massif serta brutal pada pada PSN - PIK 2 dan PSN Rempang. "Mereka mendirikan negara dalam negara NKRI, sehingga harus segera ditangkap dan diadili oleh Pengadilan Rakyat", tandas Marwan Batubara seperti yang termuat di berbagai media sosial bersama pernyataan sejumlah aktivis serta tokoh masyarakat dari berbagai elemen pergerakan saat menjelang aksi dan deklarasi  organisasi Gerakan Rakyat Anti Oligarki untuk kedaulatan ini.

Diantaranya ada Jendral Purn.Tyasno Sudarto mantan KASAD TNI, Mayjen Purn. Soenarko mantan Danjen Kopassus, KH. Muhyidin Junaidi mantan pimpinan MUI Pusat, Munarman aktivis HAM, Syafril Syopyan aktivis 77/78, Suripto yang disebut aktivis sejatinya adalah mantan pejabat penting di Lembaga Badan Koordinasi Intelijen Negara atau yang sekarang bernama BIN (Badan Intelijen Negara) dan mantan anggota Komisi III DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera.

Reputasi Soeripto diakui para aktivis lingkungan karena berhasil memberantas KKN di bidang kehutanan dengan menjebloskan Bob Hasan ke penjara akibat pemetaan hutan yang merugikan negara.

Tak ketinggalan M. Rizal Fadhilah, aktivis pergerakan yang cukup dikenal karena militansi dan keteguhan sikapnya berjuang untuk rakyat. Karena dia menyebut PIK - 2 adalah proyek kriminal yang menggerus kedaulatan negara, memanipulasi dan penyelundupan hukum, sarana kolusi dan korupsi serta penjajahan terselubung oligarki dengan menggusur dan merampas hak-hak rakyat. Sehingga Rizal Fadilah menganggap pantas untuk menyerukan "Adili Jokowi dan Airlangga Hartarto, tangkap Aguan dan Anthony Salim.Cabut PSN dan batalkan PIK - 2. Lawan penjajahan", teriaknya melalui poster yang terbentang dan tersebar secara meluas menjelang hari pelaksanaan aksi serta  deklarasi dari organisasi aliansi perlawanan bersama rakyat untuk kedaulatan yang bernama GRAO.

Ikut pula sastrawan politik Achmad Khozirudin yang selalu garang meneriakkan keadilan untuk rakyat. Hingga dia harus berulang kali meminta supaya negara hadir dan menegaskan tidak boleh ada entitas Negara di dalam Negara di proyek PIK - 2. Dan kehadiran negara harus mencabut status PSN PIK - 2 dan segera menghentikan proyek ilegal tersebut. Lalu lakukan audit menyeluruh atas pelaksanaan proyek PIK - 2 itu, tandasnya.

Lalu ada juga aktivis Muhammad Said Didu yang mengaku sebagai "manusia merdeka" yang melihat Indonesia telah dikudeta oleh Jokowi bersama oligarki hitam sejak 2016. "Salah satu alat yang digunakan adalah UU Cipta Kerja", tandasnya. Kecuali itu, Jokowi sudah menjual tanah air, termasuk tambang dan jutaan hektar lahan kepada oligarki dan kepada bangsa asing. Upaya penyelesaiannya, kata Said Didu bukan melalui hukum, tapi melalui revolusi.

Informasi yang terhimpun untuk acara tersebut akan diikuti oleh aktivis Emak-emak yang tergabung dalam Aspirasi se Jabodetabek dan Banten. Diantaranya pun siap menyampai orasi singkatnya tentang penjarahan tanah rakyat yang dilakukan secara paksa dan semena-mena seperti yang terjadi di kawasan PIK - 2 sepanjang partai Utara Jakarta hingga Tangerang, Banten.

Banten, 7 Januari 2025