Kabag Hukum Pemda Pemalang Terkait Cabut Somasi: Langkah Dialogis untuk Stabilitas Sosial

Baca Juga

Komando Bhayangkara, Pemalang - Pemda Pemalang baru-baru ini mengeluarkan keputusan mengejutkan dengan mencabut somasi yang sebelumnya dilayangkan terhadap salah satu pihak. Meskipun pencabutan somasi tersebut dilakukan oleh Plh. Sekretaris Daerah yaitu  Asisten Pemerintahan dan Kesra, TUTUKO RAHARJO, M.Si. an Bupati Pemalang.

Jumat (3/1/2025).

Surat Somasi tanggal 31 Desember 2024 Nomor: 100.3.11.1/5063/2024 dan Surat  Pencabutan Somasi tanggal 2 Januari 2025 Nomor : 100.3.11.1/0006/2025 BERLAKU DICABUT dan dinyatakan TIDAK BERLAKU terhadap MULIADI Koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan (AMPEL)

Jl. Yos Sudarso No. 48, Kel. Widuri, Kec. Pemalang, Kab. Pemalang.

Awak media konfirmasi via WhatsApp ke Arif Rahman Hakim, S.H. selaku Kepala Bagian Hukum (Kabag) Pemda terkait pencabutan Somasi, Arif menjelaskan bahwa langkah pencabutan ini bukanlah keputusan yang diambil secara impulsif. "Keputusan ini bukanlah langkah yang diambil secara tiba-tiba tanpa pertimbangan matang. Kami menyadari bahwa setiap kebijakan dan/atau tindakan yang diambil Pemerintah harus memperhatikan keseimbangan antara penegakkan hukum dengan upaya untuk menjaga stabilitas sosial dan kondusifitas masyarakat" tutur Arif

Pencabutan somasi ini diambil dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk aspirasi masyarakat yang berkembang. "Sehingga, dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk aspirasi dan dinamika yang berkembang di masyarakat, kami berkomitmen untuk lebih mengedepankan dialog, musyawarah dan penyelesaian secara damai" ungkapnya 

Dengan langkah ini, Pemda berharap dapat menciptakan ruang bagi solusi yang lebih kolaboratif dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, di mana suara masyarakat dapat didengar dan dihargai. Keputusan ini juga diharapkan dapat menjadi contoh positif bagi lembaga lain dalam menanggapi persoalan hukum dan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. 

(BdnMKB)