Bupati Pemalang Serahkan Bingkisan Lebaran di Dusun Pesalakan, Warga Suarakan Penolakan TPA - Mis Informasi

Komando Bhayangkara, Pemalang - Acara penyerahan bantuan dari Pemerintah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berlangsung meriah di Dusun Pesalakan, Desa Pegongsoran, Kecamatan Pemalang. Acara yang diadakan di Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Anyelir 2 ini dihadiri oleh Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, S.E., M.M., Wakil Bupati Nurcholes, S.H., M.Si, Dandim 0711 Pemalang, Letkol Inf Edy Supriyadi, dan Kapolres Pemalang yang diwakili AKBP Pranata, Kabangpolimas Bagus Sutopo, Kasatpol PP Hidayat, Plh. Camat Pemalang/Camat Petarukan Drs. Syamsul Dewantara serta Kades Pegongsoran Turitno.

Dalam sambutannya, Bupati Anom menyerahkan bingkisan Lebaran kepada warga Pesalakan dan mengumumkan rencana pemanfaatan aset Pemerintah yang sudah tidak terpakai, seperti Kantor UPT dan Hanggar, dengan rencana pengadaan alat Incinerator. "Ini bukan untuk membuang sampah, tetapi untuk mengelola sampah ke depan," katanya.

Namun, saat kesempatan bagi warga untuk mengungkapkan pendapat dibuka, seorang ibu bernama Kmer (45) menolak rencana pembukaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di wilayah tersebut. Ia menyampaikan kekhawatirannya terkait kesehatan warga yang sering mengalami Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat bau dan limbah dari TPA yang ada. "Warga dijanjikan diganti dengan perumahan tapi Tidak ada realisasi dari Pemerintah hingga kini," keluh Kmer.

Melihat situasi yang mulai memanas, Bupati Anom bersama dengan pejabat lainnya segera merapat ke dalam sebuah ruangan untuk berdiskusi dengan perwakilan warga demi meredakan ketegangan.

Usai pertemuan tersebut, Humas Bagus Sutopo menegaskan pentingnya mediasi dalam mengatasi masalah ini. "ini momentum lebaran memungkinkan untuk berproses dan kalau mereka minta mediasi dan permintaan secara penuh, takutnya seperti dulu satu kelompok minta mediasi kelompok lain tidak setuju, ini tadi permisi dulu untuk membuka portal bukan untuk membuka TPA tapi perbaikan hanggar dan kantor UPT " kata Bagus.

Ia juga menambahkan bahwa penolakan warga muncul akibat provokasi dan misinformasi, sehingga perlu klarifikasi lebih lanjut kepada masyarakat.

Dengan situasi yang masih dinamis ini, Pemerintah berharap dapat menemukan solusi yang berkeadilan bagi semua pihak dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. (bondanMKB)